siup

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk nembuatSIUP ini dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang di jalankan.
Berikut adalah syarat siup untuk masing masing bentuk usaha:

Untuk PT (Perseroan Terbatas)

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
  2. Fotokopi NPWP (Nmor Peserta wajib pajak)
  3. Surat Keterangan Domisili atau SITU
  4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
  5. Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
  6. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
  7. Surat Izin Gangguan (HO)
  8. Izin Prinsip
  9. Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  10. Materai Rp6.000
  11. Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  12. Neraca perusahaan

Untuk Koperasi

  1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
  2. Fotokopi NPWP
  3. Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
  4. Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
  5. Neraca koperasi
  6. Materai senilai Rp6.000
  7. Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  8. Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) setempat.

Untuk Perusahaan Perseorangan

  1. Fotokopi NPWP
  2. Surat keterangan domisili atau SITU
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
  4. Neraca perusahaan
  5. Materai senilai Rp6.000
  6. Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
  7. Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.

Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
  2. Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
  3. Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM
  4. Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
  5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
  6. Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
    Catatan: Jika tempat usaha bukan milik sendiri, maka harus dilengkapi dengan Surat Izin Pemilik sebagai bukti ketidak keberatan penggunaan tanah/bangunan yang dimaksud.
  7. Surat Izin ini ditanda tangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha.
.

Popular Post

Post

Senam Pagi Ibu - ibu PKK

Selasa, 12 September 2017
Post

perempatan

Kamis, 14 September 2017